JUMLAH petani yang sudah menerima kartu tani terus bertambah. Kartu yang akan digunakan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu akan efektif diberlakukan pada Januari mendatang.
Akhir pekan lalu, kartu tani diberikan kepada petani di Subak Umadesa, Kota Denpasar, Bali. “Selain layanan pupuk bersubsidi, dengan kartu tani, petani akan mendapat pelayanan informasi dan teknologi tepat guna,” kata Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.
Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyatakan 320 ribu petani di wilayahnya sudah menerima kartu tani. Jumlah itu mencapai 80% dari total petani di daerah tersebut. “Saya minta petani yang belum memiliki kartu tani berinisiatif mengurus dengan bergabung ke dalam kelompok tani. Itu perlu segera dilakukan karena pada Januari fungsi kartu tani sudah efektif berlaku,” kata Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Dinas Pertanian DI Yogyakarta, Djarot Margiantoro.
Ia mengakui belum akuratnya data petani di tingkat kelompok tani hingga persoalan komunikasi menjadi kendala dalam me­nyalurkan kartu tani. “Banyak petani yang terdaftar di banyak kelompok tani. Bahkan ada yang terdaftar di 3 tempat.”
Selain itu, ada persoalan komunikasi yang juga menyebabkan sebagian petani belum mengetahui program kartu tani. Padahal, selain untuk mendapat pupuk bersubsidi, kartu tani akan menjadi sarana mengakses subsidi benih, penebusan sarana produksi pertanian, serta sarana untuk memperoleh bantuan keuangan.
Kritisi terhadap kartu tani dilontarkan anggota Komisi IV DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Saat berkunjung ke Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, kemarin, ia menilai distribusi kartu tani belum merata.
“Koordinasi perbankan yang mencetak kartu tani dengan dinas pertanian di dae­rah masih minim. Kami juga mendapat laporan banyak kartu yang sudah dicetak ternyata belum didistribusikan,” ujarnya.
Ia mengakui belum jelasnya distribusi disebabkan kendala validasi data. Perbankan mencetak kartu menggunakan data Badan Pusat Statistik yang sifatnya umum.
Kebijakan kartu tani, lanjut dia, seharusnya tidak hanya ditentukan Kementerian Pertanian, tapi menuntut keterlibatan Kementerian Sosial. “Kami perkirakan jumlah kartu tani yang dibagikan di Jawa Barat baru beberapa ribu dari jutaan petani. Seharusnya, sampai sekarang ini, sudah ratusan ribu kartu tani yang dibagikan,” lanjut Cucun. (DG/OL/AT/Ant/N-2)