INDOBREAKINGNEWS

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan ancaman untuk negara-negara anggota PBB yang ikut menggolkan Resolusi Yerusalem. Ancamannya, ia akan menghentikan bantuan dana kepada negara-negara tersebut, salah satunya Indonesia. Untuk diketahui, sidang majelis darurat PBB, akhirnya menggelar voting yang dipicu klaim sepihak AS bahwa Yerusalem ibukota Israel. Alhamdulilah! Hasilnya negeri Paman Sam itu keok dengan kekalahan telak yang membuat PBB dan dunia akhirnya tak mengakui klaim sepihak itu. Komposisinya, hanya sembilan negara, termasuk AS yang menolak resolusi tersebut. Sedangkan 128 negara lainnya menyetujui dimana Indonesia menjadi salah satunya dan 35 lainnya abstain. Lalu, apa pengaruhnya bagi Indonesia atas ancaman Presiden AS yang didukung Partai Republik itu? Apakah Indonesia harus khawatir dan ketakutan? Pengamat hubungan Internasional Unpad Teuku Rezashyah mengatakan, mungkin saja Trump merealisasikan ancaman tersebut. AS tentu punya daftar ne...

JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan pasangan calon (paslon) yang terlibat kampanye berunsur SARA di Pilkada 2018 sebaiknya didiskualifikasi. Tjahjo mengingatkan potensi tingginya suhu politik karena tahapan Pilkada 2018 beririsan dengan Pemilu 2019. Menurut Tjahjo, politik uang dan kampanye unsur SARA adalah dua hal yang harus dihindari dalam Pilkada mendatang. "Jika perlu, diskualifikasi saja (paslon) jika sampai ada (terlibat) kampanye berunsur SARA," ujar Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri evaluasi kinerja DKPP 2017 di Royal Hotel, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/12). Selain calon kepala daerah, Tjahjo juga mengingatkan agar calon legislatif (caleg) DPR dan DPRD juga menjauhi kampanye berbau SARA. "Kepada capres dan cawapres juga sebaiknya demikian. Penyelenggara Pilkada dan Pemilu harus tegas kepada bentuk-bentuk kampanye SARA. Kampanye dalam Pilkada dan Pemilu sebaiknya yang membangun dan adu visi serta misi," lanjutnya. ...

JAKARTA -- Terdakwa kasus KTP Elektronik, Setya Novanto kembali harus menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (20/12) ini. Rabu pagi ini agenda sidang yakni pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari pihak Novanto. Tim pengacara Novanto sebelumnya hingga larut malam masih berupaya untuk merampungkan penyusunan naskah eksepsi tersebut. Mereka mengebut materi eksepsi agar bisa segera dibacakan di persidangan hari ini. Salah satu kuasa hukumnya, Firman Wijaya sempat mengatakan pembacaan eksepsi dalam sidang nanti mungkin kurang maksimal. Bahkan jika diizinkan kata dia, pihaknya akan mengajukan permintaan penambahan waktu selama satu minggu untuk kembali melengkapi materi eksepsi Novanto. "Iya (akan minta perpanjang waktu), tapi kita coba usahakan dulu dengan maksimal menyusun berkas-berkas dalam waktu yang sangat singkat ini," katanya, Selasa (19/12). Namun Firman mengaku belum mengetahui apakah hakim akan mengabulkan permintaan tersebut. Jika iya, tentu saja pihaknya...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya tengah viral di media sosial penampakan sebuah foto mobil Lexus hitam dengan nomor polisi B 1 UNO menerobos jalur Transjakarta. Sontak netizen mengira mobil tersebut adalah milik wagub yang baru dilantik dua bulan lalu itu, meski tak terlihat jelas lokasi dan waktu kejadian dalam foto tersebut berlangsung. Melihat foto yang juga diunggah akun gosip di instagram itu, Sandi pun membantah mobil mewah tersebut miliknya. Dia merasa tak pernah membuat pelat nomor meski dengan namanya sendiri. "Bukanlah, bukan banget. Saya gak pernah punya (mobil dengan pelat) belakangnya UNO. Dulu mobil pribadi saya (pelatnya) SN sama MS, itu B 28, enggak ada yang B 1," ujar Sandi saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/12) malam. Sandi pun tidak mau mengambil pusing terkait viral foto mobil B 1 UNO yang tengah menerobos jalur busway tersebut. Baginya, kejadian tersebut justru menjadi penghapus dosa, k...

JAKARTA - Terdakwa perkara dugaan korupsi proyek e-KTP Ketua DPR nonaktif Setya Novanto ‎(Setnov) tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/12/2017). "‎Enggak ada, enggak ada. Hanya kami saja kuasa hukum. Karena ini kan betul-betul kita bicara soal teknis bagaimana soal surat dakwaan. Teknis surat dakwaan ya cukup kuasa hukum saja," ‎ujar Maqdir Ismail selaku kuasa hukum Setnov di Jakarta, kemarin. Maqdir memaparkan, eksepsi dari tim penasihat hukum akan menyikapi secara serius dakwaan yang sebelumnya dibacakan Jaksa Penuntut Umum ‎(JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu. Materi pertama eksepsi yakni dakwaan yang disusun JPU tidak cermat dan tidak jelas. Kedua, surat dakwaan atas nama Setnov berbeda dengan isi surat dakwaan atas tiga terdakwa sebelumnya dalam perkara dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Da...

Sepekan menjelang natal, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Kuningan harganya masih tinggi. Terutama komoditi telur yang kini semakin menanjak mencapai Rp26.000 dari harga normal di kisaran Rp20.000-Rp22.000 per kilogram. “Kiriman telur dari bandar berkurang sejak sepekan terakhir karena permintaan telur untuk daerah lain cukup tinggi. Wajar kalau harganya naik, sekarang jadi Rp 26.000,” kata Dadang, salah satu pedagang kelontong di Pasar Kepuh. Kenaikan harga telur, kata Dadang, sudah terjadi sejak awal Desember lalu dari sebelumnya Rp22.000 menjadi Rp 24.000 dan kini naik lagi menjadi Rp26.000 per kilogram. Menurut dia, kebutuhan akan telur melonjak tajam saat memasuki natal ini, terutama dari kalangan pengusaha kue kering dan umat Kristen untuk kebutuhan pembuatan kue natal. Selain komoditas telur, terpantau ada beberapa barang kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga menjelang natal ini di antaranya daging ayam dari Rp32.000 menjadi Rp33.000 per ki...